ANALISIS LIBERALISASI MIGAS DI INDONESIA

ANALISIS LIBERALISASI MIGAS DI INDONESIA

Oleh: Anisa, Icha, Ida, Dini

Dalam Dirosah Pelajar  Sektor UMY Mahali Kop-Sel MHTI Chapter Kampus DIY

Yogyakarta, 28 November 2012

 

Fakta Terkini

Rakyat di negeri ini seolah tidak bisa bernafas lega. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tidak bisa ditawar lagi. Dan kenyataan pahit yang harus dihadapi rakyat tahun 2013 adalah pemerintah berencana untuk menaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% secara berangsur. Hal ini seolah menjadi harga mati bagi pemerintah dengan berbagai dalih penyelamatan negara. Kebijakan ini seolah tidak melihat beban rakyat yang berat dan jumlah kemiskinan bertambah. Jika demikian, sebenarnya pemerintah adalah pelayan rakyat atau perampok rakyat ?

Padahal adakah kalian tahu bahwasannya Indonesia memiliki Blok Mahakam di Kalimantan Timur sebagai ladang gas terbesar. Berdasarkan data yang pernah dilansir oleh BP migas, saat ini rata-rata produksinya sekitar 2000 juta kaki kubik perhari (MMFCD) atau sekitar 344.000 barel oil equivalen (boe)  perhari, Cadangan yang terkandung di blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Dan 50%nya sudah di eksploitasi. Dan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga yang terus meningkat. Jika diasumsikan rata-rata harganya US$ 15/MMBtu, maka dari cadangan ini berpotensi menghasilkan pendapatan kotor lebih dari US$ 187 miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x  $15/106Btu) atau sekitar Rp. 1.700 triliun.

Ladang-ladang migas di Indonesia ini dalam beberapa tahun ke depan akan habis masa kontraknya. Akan tetapi para penguasa negeri lebih suka kontrak pertambangan tetap berada di tangan asing. Kasus terakhir terjadi di Blok Mahakam, Kalimantan timur. Blok yang dikuasai oleh perusahaan Prancis Total dan perusahaan Jepang Inpex ini akan berakhir pada tahun 2017 . Namun sebelum kontrak ini habis, mereka sudah mengajukan perpanjangan. Perpanjangan itu dilakukan dengan lobi-lobi tingkat tinggi. Termasuk melalui lobi diplomatik antar negara. Perdana Mentri Prancis pun datang untuk melakukan itu.

Sebenarnya untuk masalah migas itu sendiri barangkat dari UU No 22 Tahun 2001, jelas-jelas di dalamnya mengandung prinsip liberal yakni meniadakan peran negara dalam mengelola sumber daya alam. UU Migas tersebut menggariskan penggantian peran negara oleh swasta. Ini dikarenakan lebih banyak karena UU itu disusun oleh asing melalui tangan-tangan anggota DPR. [1]

Jika pasal dalam undang-undang tersebut dianalisis maka negara hanya semata perancang regulasi. Pun, hukum yang dibuat tak lepas dari intervensi asing. Sebagai bukti, pembuatan undang-undang tersebut pun telah dibiayai USAID dan World Bank senilai US$ 40 juta atau senilai 360 milyar (1 kurs dollar = Rp 9.000). Berdasarkan data ada 60 kontraktor dalam kategori : Super Major yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan 80 persen. Major yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen. Perusahaan independen menguasai cadangan minyak 12 persen dan gas 5 persen. Kontraktor major disini adalah Exxon Mobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan texaco. Sedangkan yang major adalah Conoco, Repsol, Unocol, Santa Fe, Gulf, Primier, Inpex, Japex.

Sejak adanya Undang-undang ini seluruh kegiatan  usaha migas baik hulu maupun hilir semata berdasarkan pada mekanisme pasar, karena Pertamina tidak lagi diberi monopoli sebagai pengelola minyak negara seperti halnya Petronas di Malasyia yang notabenenya dahulu belajar dari Pertamina, kemudian PDVSA di Venezuela, atau PEMEX di Mexico. Sehingga pasar BBMpun dibuka untuk asing.[2] Kemudian, akan menjadikan harga BBM sama dengan harga pasar dan sangat menguntungkan asing. Inilah bukti diadopsinya demokrasi liberal dan ekonomi kapitalisme.

 

Analisis

Sumber migas di Indonesia tidak membuat rakyat mandi minyak. Justru migas yang seharusnya menjadi sumber energi rakyat  malah dijadikan komoditi dagangan. UU yang ada pun tidak malah  mengamankan energi rakyat ini. Akibatnya, kebijakan yang dibuat sering menipu. Sebagai contoh, Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Kalimantan Timur (Kaltim) berdaya 180 megawatt (MW) terpaksa menggunakan BBM karena tidak mendapatkan pasokan gas dari kontraktor. “Tidak adanya pasokan gas tersebut dikarenakan sumur gas yang biasa memasok ke PLTG tidak bisa memasok lagi karena gasnya habis,” ujar Suryadi. Ungkapan seperti ini sebenarnya konyol jika kita mengetahui bahwa di kalimantan  timur terdapat blok mahakam sebagai sumber gas terbesar di Indonesia. Maka benar juga rakyat seperti ayam mati di lumbung padi.

Liberalisasi di Indonesia terjadi semenjak orde baru. Hal ini ditandai kedatangan investor asing yang mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA). Liberalisasi juga dilakukan dalam pertambangan dan pengilangan minyak. Untuk mengamankan investasi di Indonesia, investor asing mengajukan beberapa persyaratan. Misalnya terkait dengan kebijakan yang dilegalisasikan dalam Undang-undang (UU).

Sistem demokrasi yang diemban negeri ini akhirnya banyak menjadikan UU tidak pro-rakyat. Semua disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta (asing) dan asalkan menguntungkan pemerintah.  Sebut saja UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal Asing, dan lainnya. Yang diakibatkan dari sistem ekonomi Liberal yang dipakai untuk menyusun perundang-undangan.

Berikut pengakuan beberapa pihak IMF, World Bank, dan USAID:

“Pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional. Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000)

“Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja public, belanja subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh  ke tangan orang kaya.“Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001):

USAID juga telah membantu pembuatan draft UU Migas yang diajukan ke DPR pada Oktober 2000. UU tersebut akan meningkatkan kompetisi dan  efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi. Energy Sector Governance Strengthened (USAID, 2000).[3]

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya pemerintah ini disetir oleh asing untuk mengeruk dan menguasai migas di Indonesia. Inilah bukti bahwa sumber migas dijual kepada asing dan rakyat mati di negeri sendiri. Investor asing yang dulu hanya di hulu (eksplorasi) kini bisa di hilir dengan membuka SPBU asing. Keberadaan negara sebagai pemilik dan pengelolah migas pun dikebiri. UU Migas juga menjadikan seluruh kegiatan usaha migas baik hulu maupun hilir semata berdasarkan pada mekanisme pasar. Selain pasal di atas ternyata pasal-pasal lain akan menjadikan harga BBM sama dengan harga pasar dan sangat menguntungkan asing.[4]

Menurut Ismail Yusanto yang menjadi akar persoalan negeri ini adalah Kekuatan mindset  yang terus dipompakan oleh kekuatan kapitalisme global. Diantaranya adalah para pejabat, termasuk pejabat tertinggi di negeri ini, yang mau menjadi kacung dari para kapitalis global demi untuk mendapat dukungan politik dan keuntungan materi. Selama mindset kapitalis itu masih ada, maka mereka akan terus mencari jalan untuk terus mengeruk kekayaan alam negeri ini. Bila sekarang BP Migas dibubarkan, pasti mereka sudah berpikir tentang cara lain agar usaha mereka tetap bisa terus berjalan. Sehingga rusaknya pengelolaan migas, sesungguhnya berpangkal pada sistem kapitalisme yang dianut oleh negara ini. Dengan meminimalkan peran Negara dan hanya diposisikan sebagai regulator. Maka, peran swasta khususnya swasta asing akan semakin besar menguasai perekonomian negeri ini.

 

Pandangan Islam

Orientasi pasar dan mekanisme pasar bebas, itulah yang dituju oleh pemerintah, wajar, karena yang diterapkan adalah sistem kapitalisme. Padahal kita ketahui mekanisme pasar bebas yang merupakan arus liberalisasi justru mengkhianati rakyat. Sehingga diperlukan solusi terkait pengaturan Sumber Daya Alam (SDA). Berbeda dengan kapitalisme yang memandang bahwa SDA bisa dinikmati segelintir orang. Islam memandang bahwa SDA (Energi/Minyak-Gas) adalah milik umat sehingga harus dikelola oleh negara dan seluas-luasnya hasilnya diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat bisa menikmatinya dengan gratis atau harga murah.

Rasul saw bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad)

 An-nâr dalam hadits ini juga mencakup semua sumber energi termasuk migas. Jadi, menurut syariah sumber migas adalah milik publik, milik seluruh rakyat.

Selain itu menurut syariah, tambang yang deposit atau cadangannya sangat besar adalah milik publik yang tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia pernah meminta kepada Rasul Saw agar diberi sebuah tambang garam di daerah Ma’rib. Rasul pun memberikannya. Tapi seorang sahabat berkata mengingatkan beliau: “Ya Rasulullah, tahukah engkau, apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu (bagaikan) air yang terus mengalir (al-mâ’u al-‘iddu)” Ia (perawi) berkata, “Beliau pun menarik kembali tambang itu darinya.”

Atas dasar itu, kekayaan alam  tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Jika itu dilakukan, maka hal itu jelas-jelas menyalahi ketentuan syariah sekaligus telah mengkhianati Allah, Rasul Saw dan seluruh rakyat yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemilik kekayaan alam itu.

Wahai Para Pengemban dakwah

Skema pengelolaan ala kapitalisme neo-liberal atas Blok Mahakam dan SDA lainnya harus ditolak. Alasannya liberalisasi migas dan semakin menjamurnya investor asing kian menyengsarakan rakyat. Selain itu pengaturan macam ini jelas menyalahi syariat Allah. Apabila kita mengaku muslim, pengaturan kehidupan berdasar ketetapan Allah musti bin wajib diterapkan, sebagai sebuah konsekuensi keimanan. Termasuk pengaturan pengelolaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum umat telah diatur oleh syariat. Semua syariat itu hanya dapat diterapkan secara integrative dalam konstitusi islam, yakni daulah khilafah. Khalifah takkan membiarkan pengelolaan migas oleh asing, apalagi dikelola oleh kafir harb dan dalam perjanjian yang amat merugikan Negara.  Dan  semua kekayaan alam negeri ini akan benar-benar dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, dan kaum muslimin akan benar-benar merdeka baik secara ideologis, politik, ekonomi dan militer, serta terhindar dari cengkeraman negara imperialis seperti yang saat ini terjadi.

Tugas kita sebagai pengemban dakwah adalah menyadarkan umat akan gagalnya tata kelola Negara oleh penguasa saat ini yang menggunakan sistem kapitalisme. Salah satunya dengan membongkar kebijakan pemerintah dalam pengelolaan migas. Hal itu kita lakukan satu-satunya dengan aktivitas kontak. Wahai saudariku, mari terus bergerak dan berlari untuk memperluas opini dan memperbesar kumpulan orang sadar yang menginginkan khilafah. Orang-orang dan opini yang kian menggelembung akan mempercepat tegaknya janji Allah itu! Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

 

Daftar Pustaka

Media Umat Edisi 92

www.al-khilafah.org

http://hizbut-tahrir.or.id

Paper “Undang-Undang Migas Menuju Liberalisasi Migas”

www.globalmuslim.web.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s